Konflik Agraria Terkait dengan Korupsi
Penulis : Khaerudin | Jumat, 28 Desember 2012 | 00:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Maraknya konflik agraria sepanjang tahun 2012 ditengarai terkait erat dengan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Kepala daerah selaku pejabat yang berwenang memberikan izin pengelolaan atas lahan di wilayahnya, rentan disuap oleh pengusaha. Pada akhirnya, rakyat yang tak memiliki akses apalagi modal, menjadi korban paling nyata dari praktik kongkalikong pengusaha dengan kepala daerah.
Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, sepanjang tahun 2012 terjadi 198 konflik agraria dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga.
Menurut Iwan, pada tahun ini terkuak pula konflik agraria sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan. Iwan mencontohkan, pada kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu yang dilakukan pengusaha Siti Hartati Murdaya agar perusahaan perkebunannya mendapatkan hak guna usaha, terlihat jelas bagaimana pemilik modal bisa dengan mudah mendapatkan pengelolaan lahan dengan menyuap kepala daerah.
"Ini membuktikan bahwa selama ini konflik sangat terkait dengan kejahatan korupsi berupa penyuapan dan akrobat hukum lainnya," kata Iwan, Kamis (27/12/2012) di Jakarta.
Akibatnya, rakyat selalu menjadi pihak yang dikalahkan setiap kali terlibat konflik agraria dengan pemilik modal. Di sisi lain, pemerintah pun tak pernah berkomitmen membela rakyat karena disuap pengusaha.
"Tahun 2012 adalah tahun yang mengubur keadilan korban konflik agraria akibat pemerintah tidak berkomitmen menyelesaikan," kata Iwan.
Anda sedang membaca artikel tentang
Konflik Agraria Terkait dengan Korupsi
Dengan url
http://manchesterunitedsuporter.blogspot.com/2012/12/konflik-agraria-terkait-dengan-korupsi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Konflik Agraria Terkait dengan Korupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Konflik Agraria Terkait dengan Korupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment