JAKARTA, KOMPAS.com -- Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ketua umum Partai Demokrat kian mendorong sejumlah menteri dari partai untuk leluasa mengurus kegiatan politik menjelang Pemilu 2014. Jika tidak bisa membagi konsentrasi, tugas-tugas negara dan kementerian untuk rakyat terancam terbengkalai.
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (1/4/2013).
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, Sabtu pekan lalu, memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat. Bersama itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, ditunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat; Menteri Perhubungan EE Mengindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina; Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik, tetap sebagai Sekretaris Dewan Pembina; dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi.
Philips mengungkapkan, kepemimpinan baru yang diisi para pejabat itu menunjukkan Partai Demokrat adalah partai yang mengakar ke atas, dan tidak bisa menemukan tokoh internal yang mengakar ke bawah. Demokrat tidak melakukan pergantian dengan figur berkarakteristik politik serupa dimiliki Anas Urbaningrum yang memiliki dukungan institusional di bawah dan daerah-daerah.
Secara eksternal, ini menandai bahwa kompetisi politik akan meningkat karena menteri-menteri lain asal partai politik juga akan lebih leluasa untuk mengurus partai politik. "Tentu agak sulit bagi SBY dan menteri-menteri lain untuk membagi tugas rangkap jabatan. Apalagi, terlalu banyak partai dalam koalisi gemuk yang dibangun SBY sejak 2009, sehingga menteri-menteri semakin cenderung mendahulukan kepentingan partainya yang seringkali berbeda visi dengan SBY atau Partai Demokrat," katanya.
Sebenarnya dalam sistem demokrasi bisa saja sebagian menteri diambil dari partai politik. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan apabila keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan benar-benar diformulasi oleh sedikit partai berkuasa. Dengan begitu, setiap kebijakan eksekutif adalah implementasi langsung dari arahan dan platform sedikit partai yg berkuasa dan memiliki visi yang sama.
Publik perlu menuntut pemerintah agar menjamin pelaksanaan kebijakan yang langsung mempengaruhi nasib dan hajat hidup orang banyak. Ada baiknya semua menteri membuka pada publik apa yang akan mereka laksanakan dalam beberapa bulan ke depan secara transparan sehingga publik bisa menilai dan meminta pertanggungjawaban.
Dalam konteks Pemilu, pertanggungjawaban itu dalam bentuk memilih atau tidak memilih partai yang sedang berkuasa.
Anda sedang membaca artikel tentang
SBY Ketum Demokrat, Menteri Leluasa Urus Partai
Dengan url
http://manchesterunitedsuporter.blogspot.com/2013/04/sby-ketum-demokrat-menteri-leluasa-urus.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
SBY Ketum Demokrat, Menteri Leluasa Urus Partai
namun jangan lupa untuk meletakkan link
SBY Ketum Demokrat, Menteri Leluasa Urus Partai
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment