Basuki Kukuhkan 90 Anggota LKS Tripartid

Basuki Kukuhkan 90 Anggota LKS Tripartid

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Selasa, 26 Februari 2013 | 23:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengukuhkan 90 orang anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartid di Balaikota Jakarta, Selasa (26/2/2013). LKS Tripartid merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai masalah ketenagakerjaan. Anggota LKS tripartid terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

"LKS Tripartid di lima wilayah periode 2012-2014 memiliki tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur, Wali Kota, dan pihak-pihak terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Basuki menekankan pentingnya penyusunan agenda kerja yang teratur pada rapat pleno LKS tripartid. Dengan demikian, tugas dan fungsi tripartid berjalan baik dan profesional. LKS tripartid juga merupakan perkumpulan yang dapat menentukan kebijakan dan mengawal pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektroal Provinsi (UMSP), Hari Buruh (Mayday), pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan sebagainya.

"Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan di antaranya memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian melindungi tenaga kerja dengan jaminan sosial tenaga kerja dan memfasilitasi pembentukan lembaga kerja bipartit," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki menjelaskan, terbentuknya LKS tripartid ini juga dapat memperluas akses dan pasar kerja serta. LKS tripartid juga dapat berperan melatih pencari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah, dan memfasilitasi penyediaan diklat jasa bersertifikat kompetensi sehingga dapat lebih mudah diterima oleh pasar tenaga kerja.

"Mereka juga mendiskusikan penetapan UMP sebagai patokan pemberian jasa yang layak kepada tenaga kerja," kata Basuki.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Sukandar mengatakan, LKS tripartid merupakan salah satu sarana hubungan industrial Pasal 107 UU Nomor 23 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini, kata dia, telah dibentuk satu LKS tripartid tingkat provinsi dan lima LKS tripartid tingkat kotamadya.

"LKS tripartid provinsi dan kotamadya harus mempererat tali silahturahmi sehingga dapat mengantisipasi masalah ketenagakerjaan yang akan timbul di masa depan. Hal ini diupayakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif," ujar Deded.

9:05 AM | 0 komentar | Read More

Daftar Tuntutan Materi yang Diajukan Kiki Amalia

Jakarta - Rumah tangga Kiki Amalia dan Markus Horison tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini terbukti atas jawaban Kiki Amalia dalam sidang yang berlangsung, Senin (25/2) di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dalam sidang lanjutan tersebut, pihak Kiki Amalia bersedia dicerai talak Markus Horison.

Namun, Kiki Amalia mengajukan sejumlah tuntutan berupa materi yang besarnya diungkapkan kuasa hukum Markus, Sangap Surbakti.

Tuntutan tersebut berupa uang nafkah yang tidak diberikan Markus selama 12 bulan terakhir yang jika ditotalkan nilainya ratusan juta rupiah.

Tuntutan lainnya berupa uang masa iddah selama Rp 30 juta dan uang Mut'ah sebesar Rp 20 juta. Pihak Kiki juga berharap uang tersebut dapat dibayarkan segera mungkin.

"Ya, dia menggugat balik. Ada soal keuangan," ujar Surbakti usai sidang.

Pihak Markus yang diwakilkan kuasa hukumnya tersebut tentu saja terkejut mendengar tuntutan dari Kiki. Sebab, sedari awal, Markus tidak pernah membicarakan masalah harta dalam perceraiannya tersebut.

"Saya belum komunikasikan kepada Markus (tentang tuntutan uang). Sebab, dari awal enggak ada masalah. Markus sendiri tidak pernah menyinggung itu (masalah harta)," tutur Surbakti.

"Kesannya sekarang Markus "diperas". Saya pikir biar publik yang menjawabnya," imbuhnya.

9:49 AM | 0 komentar | Read More

Rekan Anas: Anas Urbaningrum Dikriminalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura Erik Satria Wardhana, rekan Anas Urbaningrum di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menilai bahwa Anas sedang dikriminalisasi oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, Erik mengatakan, rekan-rekan seperjuangan Anas pun akan selalu membantu Anas secara moril.

"Ini wilayah politik, dianggap erat dengan kriminalisasi. Saya kira siapa pun bisa menghadapi peristiwa yang menimpa Anas. Politisi baik pun rentan dikriminalisasi," ujar Erik, saat dihubungi wartawan, Senin (25/2/2013).

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menuturkan, saat mengunjungi Anas, Erik menyampaikan dukungan morilnya. Namun, ia memastikan dirinya bersama kerabat Anas yang lain tidak ingin mencampuri urusan hukum Anas. Ia juga mengatakan bahwa saat ini Anas mulai memasuki halaman kedua. Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti halaman kedua yang disebutnya itu.

"Ha-ha-ha itu sih susah, ya kalau kita ikut saja. Ini kan baru halaman kedua, bukunya tebal seperti Mahabrata," ucapnya.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat tak lama setelah dirinya dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Di dalam sambutannya, Anas juga menyebutkan bahwa pengunduran dirinya ini bukanlah akhir segalanya.

"Hari ini saya menyatakan ini baru permulaan. Ini baru awal dari langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama untuk kebaikan kita bersama," kata Anas, Sabtu (23/2/2013).

Hal itu dikatakan Anas menyikapi anggapan atau ramalan dari pihak-pihak yang menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek Hambalang merupakan akhir dari segalanya. Anas menambahkan, dalam kondisi apapun, dirinya akan tetap berkomitmen untuk memberikan hal yang berharga bagi masa depan politik di Indonesia.

"Jadi ini bukan tutup buku. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama," kata Anas.

9:26 AM | 0 komentar | Read More

BNI Siap Jadi Pengelola Dana Penjualan Migas

BNI Siap Jadi Pengelola Dana Penjualan Migas

Penulis : Evy Rachmawati | Senin, 25 Februari 2013 | 23:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - BNI siap menjadi agen pengelola aset dan pembayar kontrak penjualan hasil produksi minyak dan gas bumi. Hal ini merupakan tindak lanjut penunjukan bank itu, sebagai bank nasional pertama yang menjadi pengelola dana gas dari Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Perjanjian penyediaan jasa penitipan dan pengelolaan aset-agen pembayar (Trustee and Paying Agent Agreement/TPAA) itu ditandatangani Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Keuangan PT Pertamina Andri T Hidayat, Presiden Direktur Total E&P Indonesie Elisabeth Proust, dan Manager Senior Pemasaran Minyak dan Gas Bumi Inpex Corporation, Hiroshi Kato, Senin (25/2/2013), di Jakarta.

Penandatanganan perjanjian itu disaksikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Rudi Rubiandini.  

"Dengan penunjukan itu, pembayaran dari penjualan kontrak-kontrak gas di blok Mahakam dibayarkan ke rekening penjual di BNI dengan nilai estimasi hasil penjualan gas itu sekitar18 miliar dollar AS untuk masa 10 tahun," kata Rudi.

BNI menjadi bank pemerintah pertama memasuki bisnis jasa penyediaan jasa penitipan dan pengelolaan aset-agen pembayar (trustee and paying agent). 

Gatot menambahkan, beralihnya pelayanan trustee ke perbankan nasional, membuat target pemakaian komponen lokal dalam industri migas terwujud.

Sebagai penyedia jasa penitipan dan pengelolaan aset, BNI, dalam hal ini BNI Kantor Cabang Singapura, akan menjalankan fungsi sebagai agen pembayar yaitu menerima hasil penjualan gas dari Blok Mahakam, dan menyalurkan pembayaran ke pihak penerima manfaat (beneficiary) yang disepakati dalam perjanjian.  

Direktur Business Banking BNI Krishna Suparto menambahkan, saat ini BNI menjajaki penyediaan layanan trustee kepada beberapa perusahaan migas internasional lain yang beroperasi di Indonesia.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

9:14 AM | 0 komentar | Read More

Liga Inggris Ancam Liga Singapura

Liga Inggris Ancam Liga Singapura

Senin, 25 Februari 2013 | 23:52 WIB

 SINGAPURA, Kompas.com -  Para pemain klub Liga S (Singapura), Balestier Khalsa berencana membujuk warga negara kecil tersebut untuk datang ke stadion.

"Semakin sering para pemain mengunjungi para penggemar,  mereka akan lebih mengenal warga," kata ketua Balestier, S. Thavaneson. "Semoga saja mereka akan tertarik untuk datang ke stadion."

Meski sepakbola meerupakan olah raga terpopuler, namun penduduk Singapura lebih senang berada di depan televisi menyaksikan pertandingan klub-klub Liga Inggris seperti Manchester United, Liverpool dan Arsenal daripada meonton klub lokal seperti Balestier, Woodlands Wellington atau pun Tanjong Pagar United.

Rata-rata penonton yang menyaksikan 12 klub anggota Liga-S (Singapura) berlaga tahun lalu hanya 932 orang. Penyelanggara liga pun kesulitan untuk mempromosikan pertandingan-pertandingan kompetisi.

Thavaneson berharap kampanye ketuk pintu ini akan mampu membuat penonton datang ke stadion pada musim 2013 ini. "Ada 100.000 warga di Toa Payoh. Jika kami mampu menarik 3 persen saja dari mereka untuk datang ke stadion, pertandingan kami akan selalu penuh."

Liga S akan mulai bergulir, Rabu (27/2).

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

9:07 AM | 0 komentar | Read More

Pengedar Narkoba dan Uang Palsu Ditangkap di Senen

Pengedar Narkoba dan Uang Palsu Ditangkap di Senen

Penulis : Zico Nurrashid Priharseno | Senin, 25 Februari 2013 | 23:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua orang pengedar sabu-sabu saat melakukan transaksi di Jalan Bungur Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013). Satu orang pelaku ternyata juga menjadi pengedar uang palsu.

Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Apollo Sinambela mengatakan, pelaku pengedar narkoba dan uang palsu tersebut bernama Pratama Hadi Purwan (24). "Dari tangan tersangka Pratama, disita uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak Rp 1,5 juta berikut pisau lipat," kata Apollo di Mapolres Metro Jakpus (25/2/2013).

Apollo mengatakan, polisi awalnya hanya memburu Rafli (36). Rafli akhirnya ditangkap polisi di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Jalan Bungur Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013) sekitar pukul 03.00 WIB. Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram dari saku celana tersangka.

Setelah ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, pria asal Padang, Sumatera Barat, tersebut akhirnya mengakui bahwa barang haram itu ia dapatkan dari rekannya bernama Pratama. Tak lama berselang, polisi mengajak tersangka untuk bertemu dengan Pratama. Tanpa menaruh curiga, tersangka Pratama mendatangi Rafli dan Pratama pun ditangkap.

"Dari tangan pemuda pengangguran itu (Pratama) ditemukan uang palsu sebanyak 15 lembar pecahan Rp 100.000," ujar Apollo.

Kini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolresto Jakarta Pusat bersama barang bukti. Dari pengakuan tersangka kepada penyidik, sabu-sabu dan uang palsu tersebut didapat dari rekan Pratama di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Mereka melakukan transaksi bermodalkan kepercayaan. "Kalau barang habis, uang disetor, jadi tak perlu terus-terus berhubungan," kata Apollo menirukan pengakuan tersangka.

9:05 AM | 0 komentar | Read More

"The Power of Husnudhzon" Inspirasi Tentang Entrepreneurship

Jakarta - Rudi Wirawan Rusli dalam buku yang ditulisnya berjudul The Power of Husnudhzon mengatakan, setiap entrepreneur sukses harus memiliki integritas dengan falsafah "Husnudhzon" yang ditopang lima pilar.

"Para wirausaha harus memiliki character building. Saya berharap kepada masyarakat, khususnya generasi muda dapat memaknai isi buku ini dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk hidup penuh bersyukur kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, berusaha dengan berintegritas, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar," ujar Rudi di Jakarta, kemarin.

Dalam buku itu, Rudi yang juga Chairman Eurocapital Peregrine Securities (EPS) ini juga menuliskan strategi atau kiat-kiat  sukses berwirausaha dan berbagi pengalaman kisah nyata tentang perjuangannya mulai dari masa SLTA, kuliah sambil jual pempek dan bekerja menjadi tukang cuci piring saat kuliah di AS, membuka usaha travel, serta kiprahnya di pasar modal hingga menang melawan mafia pasar modal di tingkat MA. Dari pengalaman ini akan memberikan pembelajaran yang tak ternilai bagi masyarakat.

Menanggapi isi buku ini, Ketua Program Pendidikan Entrepreneurship Universitas Brawijaya Malang, Prof. DR. Lilik Setyobudi mengatakan, buku The Power of Husnudhzon harus menjadi handbook para pemula yang ingin masuk ke sektor pasar modal.

"Buku ini bisa menjadi refrensi bagi para entrepreneur yang akan memulai usahanya atau masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk pasar modal," pungkas dia.

Ia menambahkan, semangat kewirausahaan yang berintegritas, juga memang sangat diperlukan dan telah ditunggu kehadirannya oleh rakyat Indonesia umumnya dan dunia usaha Indonesia khususnya.

Dia menambahkan, sebaiknya para wirausaha sektor pasar modal juga harus mencermati berbagai aturan yang ada di lantai bursa. Berdasarkan pengamatannya, saat ini banyak dari peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.

"Peraturan itu tidak hanya akan berdampak pada sektor pasar modal, tetapi juga akan mempengaruhi 'trust' investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air," ujar Lilik.

Dia mencontohkan kasus yang pernah dialami Rudi yang akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena tak terbukti melakukan pidana pencemaran nama baik terhadap Bapepam-LK, dimenangkan gugatan PTUN nya mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

9:49 AM | 0 komentar | Read More

Max Sopacua: Rapat Tak Bahas KLB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah pengurus partainya pada Minggu sore ini. Namun, Anggota Majelis Tinggi Max Sopacua mengatakan pertemuan itu hanya terkait dengan Pilkada Maluku dan tidak terkait dengan rencana Kongres Luar Biasa (KLB).

"Rapat tadi tidak bahas soal KLB. Kami bahas soal calon Gubernur Partai Demokrat untuk Maluku," ujar Max, saat dihubungi Minggu (24/2/2013) malam.

Max menjelaskan, hingga kini Majelis Tinggi belum memulai pembicaraan KLB untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum yang mundur dari Ketua Umum. "Belum ada pembicaraan Majelis Tinggi soal KLB. Arahan terakhir ya yang disampaikan Pak Toto (Direktur Eksekutif) subuh tadi," imbuhnya.

Ia menegaskan, sebelum Ketua Umum baru terpilih, roda kepemimpinan partai akan digerakkan oleh empat orang yakni dua Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun, Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto. Max belum bisa memastikan sampaikan kapan keempat petinggi partai memimpin. "Untuk sampai waktu yang belum ditentukan," ucapnya.

Setelah Anas Urbaningrum mundur dari Demokrat, Majelis Tinggi langsung melakukan rapat di Cikeas pada Sabtu (23/2/2013) malam. Dalam rapat itu ada tujuh pokok yang dihasilkan sebagai respon atas pidato terakhir Anas, yang terkesan menyerang sosok SBY.

Ketujuh poin itu adalah:

1. Keluar besar Partai Demokrat prihatin ditetapkannya mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Dengan harapan hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan, dalam arti jika Anas tidak bersalah, maka yang bersangkutan mesti dibebaskan.
2. Majelis Tinggi telah mendengar pernyataan pers Anas sekaligus pernyataan berhenti dari ketua umum. Baik Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina Demokrat belum terima surat resmi pengunduran diri sesuai dengan etika dan tata adminstrasi yang biasa berlaku di organisasi.
3. Dengan pengunduran diri Anas, untuk sementara tugas-tugas DPP dijalankan oleh dua Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Direktur Eksekutif. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi. Agenda tugas dan pekerjaan DPP tetap berjalan seperti biasa.
4. Langkah-langkah penyelamatan dan penataan partai yang tengah dilaksanakan sekarang ini tetap berjalan. Semua agenda dan kegiatan yang telah disampaikan dalam Rapimnas 17 Februari 2013 akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
5. Menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat yang intinya KPK menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka karena tekanan politik, Partai Demokrat serahkan kepada KPK untuk memberikan tanggapan. Apakah benar Anas dijadikan tersangka tanpa ada alasan dan pertimbangan hukum apapun dan benar-benar karena motif politik, atau sebaliknya tidak seperti itu.
6. Berkaitan dengan tudingan dan serangan mantan ketua umum, Partai Demokrat tidak ingin berikan tanggapan saat ini. Konsentrasi dan prioritas Demokrat saat ini adalah untuk penyelamatan dan penataan partai dalam rangka menyongsong tugas mendatang.
7. Kami jajaran kepemimpinan Demokrat tetap berdoa dan berharap kepada KPK agar hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jika Anas tidak bersalah, termasuk Andi Mallarangeng, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

Baca juga:
Demokrat Akan Jadi Partai Santun atau Sadis?
Anas Yakin Tak Terlibat dalam Korupsi Hambalang
Anas: Ketika Diminta Fokus, Saya Sudah Divonis
Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Anas: Loyalitas Bagian yang Indah dan Menyegarkan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

9:26 AM | 0 komentar | Read More

Dyandra "Roadshow" ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com- Manajemen PT Dyandra Media International menjadwalkan roadshow pada pekan depan ke Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebelumnya, manajemen PT Dyandra telah menggelar roadshow untuk menggaet investor di Hongkong. Demikian informasi dari manajemen Dyandra yang dikirim melalui surat elektronik, Minggu (24/2/2013).

Dalam surat elektroniknya disebutkan, pada roadshow luar negeri pertama di Hongkong, banyak investor yang antusias bertemu manajemen Dyandra. Hal ini terlihat dari jadwal pertemuan yang sangat padat mencapai 7 pertemuan dalam satu hari.

Dikarenakan minat tinggi dari investor untuk bertemu manajemen dan slot waktu yang terbatas, untuk satu slot pertemuan, beberapa investor bahkan digabung dalam format group meeting .

Luncheon pun dihadiri hingga sepuluh investor sekaligus yang terdiri dari para manajer investasi dan institusi keuangan.

Sejauh ini tanggapan dari calon investor terhadap IPO Perseroan sangat positif. Investor melihat Perseroan memiliki model bisnis unik, bahkan belum ada perbandingan yang setara di Indonesia dan juga di Asia, yaitu bisnis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang terintegrasi.

Perseroan juga memiliki prospek usaha yang baik sejalan pertumbuhan perekonomian Indonesia, serta seiring dengan pertumbuhan kebutuhan MICE di masa yang akan datang.

Manajemen Perseroan optimis sampai dengan berakhirnya masa bookbuilding nanti, IPO Perseroan akan mendapat tanggapan yang sangat besar dan positif dari para investor.

Dyandra Media telah memulai masa bookbuilding Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sejak tanggal 19 Februari 2013 dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2013.

Dalam paparan publik penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) pada Selasa (19/2/2013) lalu, PT Dyandra Media International Tbk, menawarkan harga saham perdana di kisaran Rp 315-Rp 415 per saham.

Dengan total penawaran 1,282 miliar saham baru atau 30 persen dari modal disetor setelah penawaran saham perdana , perseroan berpotensi meraih maksimal Rp 532,030 miliar. Selain PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai penjamin emisi IPO Dyandra adalah OSK Nusadana Securities Indonesia.

Presiden Direktur Dyandra Lilik Oetama, mengungkapkan, 67 persen dana hasil IPO digunakan untuk pengembangan usaha, 24 persen untuk pelunasan utang, dan 9 persen untuk modal kerja.

Dyandra fokus mengembangkan dua bisnis utama, yakni gedung konvensi dan perhotelan. Dilakukan perluasan Bali Nusa Dua Convention Center, Indonesia International Expo, dan Makassar International Convention Center.

Tanda efektif IPO ditargetkan didapat 13 Maret, penawaran umum 15, 18, dan 19 Maret 2013, dan penca tatan saham 25 Maret 2013.    

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

9:14 AM | 0 komentar | Read More

Federer Ambil "Cuti" Dua Bulan

Federer Ambil "Cuti" Dua Bulan

Minggu, 24 Februari 2013 | 23:31 WIB

DUBAI, Kompas.com - Petenis Swiss, Roger Federer akan beristirahat selama dua bulan untuk  menghabiskan waktu bersama keluarga.

Dalam konferensi pers jelang Dubai Terbuka, Minggu (24/2), Federer mengatakan akan mulai istirahat setelah mengikuti turnamen Indian Wells, Maret.

"Beberapa tahun belakangan, jadwal latihan saya sangat padat, terutama menjelang Olimpiade (2012)," kata Federer yang kini menempati peringkat 2 dunia.

"Tahun ini akan sangat berbeda.  Keluarga sangat =penting, jadi saya akan menghabiskan waktu berdsama mereka," ungkap Federer.

Usai BNP Paribas Terbuka di Indian Wells, 4-17 Maret mendatang, Federer tidak akan mengikuti turnamen apa pun hingga Madrid Terbuka pada awal Mei.

"Saya tidak ingin seperti musim tahun lalu, ini bukan lagi tujuan utama dalam karir saya," kata Federer. "Saya bukan lagi pemain berusia 22 tahun yang akan mengikuti 25-30 turnamen dalam satu tahun."

Federer menjuarai Wimbledon pada 2012. Kini ia menempati peringkat 2 dunia di bawah petenis Serbia, Novak Djokovic.

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

9:07 AM | 0 komentar | Read More

Jokowi Akui Kelemahan KJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, mengakui sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih banyak kekurangan. Setelah program KJS diluncurkan 10 November 2012, pasien di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Jakarta yang menggunakan KJS membludak.

Membludaknya pasien KJS tak diiringi jumlah sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung rumah sakit yang memadai. "Kejadian atau kasus seperti meninggalnya bayi Dera atau yang lainnya masih banyak sekali ditemui. Apalagi sebelum ada KJS. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati 7, Minggu (24/2/2013). Bayi Dera ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jakarta dengan berbagai alasan, antara rumah sakit tidak punya fasilitas perawatan memadai, tempat perawatan penuh, atau orang tuanya tidak dapat memenuhi jumlah uang jaminan yang diminta rumah sakit.

Terkait minimnya fasilitas dan alat kesehatan pendukung rumah sakit umum daerah (RSUD), kata dia, salah satu penyebabnya adalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 yang masih belum cair. Namun, Jokowi memastikan, setelah APBD DKI 2013 cair, anggaran itu dapat segera digunakan.

Dari total APBD 2013 sebesar Rp 49,9 triliun, sebanyak Rp 1,2 triliun dialokasikan untuk KJS. Sedangkan Rp 350 miliar dialokasikan untuk utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun lalu.

"Masyarakat menyambut KJS sangat antusias, sehingga pasien rumah sakit membludak. Daya dukungnya belum bisa mengejar kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang yang ada di anggaran harus dikejar," kata Jokowi.

Untuk penambahan sumber daya manusia seperti dokter dan perawat, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk membantu program KJS. "Kami sudah minta bantuan dari FK UI juga sudah ada kesepakatannya," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengatakan untuk menanggulangi membludaknya pasien yang menggunakan KJS, ia akan menambah jumlah  dokter di Puskesmas. "Iya, sejak Senin kemarin sudah dilakukan dengan turunnya dokter spesialis di Puskesmas kecamatan Koja, Puskesmas kecamatan Cilincing, Puskesmas Tambora dan Puskesmas Tanah Abang beserta delapan puskesmas kelurahan lainnya. Selain itu, juga ada penambahan tenaga non-PNS di masing-masing puskesmas kecamatan dan kelurahan yang kunjungan pasiennya terus bertambah," kata Dien.

Editor :

Egidius Patnistik

9:05 AM | 0 komentar | Read More